Undang-undang 31 tahun 1999 pdf file

Sebaliknya, pasal 5 ayat 1 undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menghukum setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Undangundang republik indonesia nomor 31 republik indonesia tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Pasal 20 dan pasal 21 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 8, tambahan lembaran negara. Tahun dan paling lama 6 enam tahun dan atau denda paling sedikit rp 50. Pasal 31 1 dalam melaksanakan tugasnya, baznas provinsi dan baznas kabupatenkota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 dibiayai dengan anggaran pendapatan. Undangundang nomor 31 tahun 1999 pusat data hukumonline.

Undangundang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang a. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara nomor 3851. Pt a menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun 2002 pada tanggal 31 maret 2003 yang. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undangundang republik indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang nomor 40 tahun 1999 tentang pers lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 166, tambahan lembaran negara nomor 3887. Pdf komisi pemberantasan korupsi biro hukum 31 tahun 1999. Anda bisa download gratis undangundang ini dalam bentuk file pdf, dan anda juga bisa membaca undangundang ini secara online. Rehabilitasi adalah hak terdakwa untuk mendapat pemulihan haknya dalam.

Undangundang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata. Unit pengendalian gratifikasi, yang selanjutnya disebut upg adalah fungsi atau unit adhoc yang berada di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan bertanggungjawab kepada menteri. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas. Undangundang nomor 30 tahun 1999 arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa ditetapkan 12 agustus 1999 berlaku 12 agustus 1999 status hanya untuk pelanggan status dasar hukum hanya untuk pelanggan dokumen konsolidasi bahasa. Undangundang nomor 2 tahun 1988 tentang prajurit angkatan bersenjata republik indonesia lembaran negara tahun 1988 nomor 4, tambahan lembaran negara nomor 3369. Undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia 4150. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 2 dan pasal 33 undang undang dasar negara republik indonesia 1945. Uu nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan keterangan. Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan. Undangundang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan.

Undangundang republik indonesia nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Menurut pemohon yang bertentangan dengan pasal 28d ayat 1 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 adalah dakwaan jaksa yang terkait dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang. Paten yang baru menggantikan undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor tahun 1997 tentang perubahan atas undangundang nomor 6 tahun 1989 tentang paten. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang undangan di.

Undangundang nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang republik indonesia nomor 8 tahun 1999. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir dengan undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang republik indonesia nomor 37 tahun 2008. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana yang diterimanya kepada komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi hukum. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi presiden republik indonesia, menimbang. Undangundang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan uud nri tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Uu no 30 th 1999 ttg arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa compiled by. Uu nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas uu.

Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999. Ditetapkan 16 agustus 1999 berlaku 16 agustus 1999 status hanya. Undangundang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan. Pasal 31, pasal 32, pasal 33 aya t1 dan ayat 3, dan pasal 34 undangundang dasar 1945. Uu 31 thn 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kami update undang undang terbaru untuk membantu anda dalam mencari perundangan yang anda perlukan. Undangundang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden repubuk indonesia menimbang. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. Pada saat mulai berlakunya undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini, pasal 209, pasal 210, pasal 387, pasal 388, pasal 415, pasal 416, pasal 417, pasal 418, pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425, dan pasal 435 kitab undangundang hukum pidana jis. Atau jika anda belum berlangganan, silakan klik tombol berlangganan. Dengan berdasarkan ketentuan pasal 43 undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 20 tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut kornisi pemberantasan korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi. Undangundang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3851 3. Tindak pidana korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan. Rancangan penjelasan kitab undangundang hukum pidana pdf file draft november 2005. Undangundang nomor 16 tahun 2000 direktorat jenderal pajak.

Untuk dapat mengakses informasi ini, klik tombol di bawah ini untuk login. Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan presiden republik indonesia, menimbang. This file contains additional information such as exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 undangundang dasar 1945. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nojmor 167. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 pembukaan preambule bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia menimbang. Perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lembaran negara republik indonesia tahun 2001 nomor 4, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4150 dinyatakan tidak berlaku. Uu nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan ditetapkan, diundangkan, berlaku tanggal 16 januari 2009 dan mencabut uu no. Tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 43 tahun 1999 lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 169, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3890. Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Undangundang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 3886. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang selanjutnya. Undang republik indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Download undangundang republik indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam format pdf.

Pdf obstruction of justice dalam pasal 21 undangundang no. Undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan. Khusus untuk yang online sudah disesuaikan dengan perubahan berdasarkan undangundang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama tahun 1999. Keputusan presiden nomor 100 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara koordinator, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 4 tahun 1998. Putusan nomor 31 puuv2007 perihal pengujian undangundang nomor 31 tahun 2007 tentang pembentukan kota tual di provinsi maluku. Ruu perubahan atas undangundang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana. Keputusan presiden nomor 31 tahun 1983 tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan.